Bojonegoro, Infokitanews.com, - Pasca dikabarkan pemberitaan tentang belanja (Mamin) makan minum mencapai 8 milyar lebih, begini penjelasan Lukiswati Sekretaris Dinas Pendidikan Bojonegoro di ruang kerjanya. Jum’at 13 Des. 2024

Lukiswati menyampaikan, anggaran belanja Mamin yang mencapai 8 milyar lebih, sudah sesuai ketentuan, semua belanja pada lingkungan Dinas Pendidikan, pelaksanaan kegiatannya ada.

“Tidak ada satu pun Mamin yang fiktif, Dinas BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) pun tidak akan menerima SPJ (Surat Pertanggungjawaban) ketika kegiatannya fiktif” tegasnya.

Terkait belanja mamin yang mencapai 8 milyar lebih, ia mengaku baru tahu setelah munculnya pemberitaan, ia juga menegaskan bahwa nilai tersebut merupakan jumlah anggaran yang di tentukan pada DPA (Daftar penggunaan Anggaran) di APBD 2024, namun dalam realisasi penyerapannya tidak mencapai separuhnya hanya kisaran 49% atau bisa dikatakan 4 milyaran, Tambah Lukiswati.

“Data yang sudah terinput pada aplikasi Rencana Umum Pengadaan dan Belanja yang terintegrasi dengan Kementerian keuangan, anggaran 8 milyar itu dalam rencana, ada beberapa item berpotensi gagal dan anggaran akan di kembalikan pada kas daerah” tegas Lukiswati Sekdin.

Lebih lanjut, salah satu program yang menjadi alasan penyerapan anggaran Belanja Mamin menjadi membengkak, yakni program pelatihan metode pembelajaran Gasing (Gampang Asik Menyenangkan).

Program Gasing (Gampang Asik Menyenangkan) merupakan Program Bupati yang lagi gencar atas rekomendasi dari menko Marves dan menteri pendidikan yang bekerja sama dengan profesor Yohanes surya, utamanya mata pelajaran berhitung atau matematika yang sudah berjalan semenjak Januari, pelaksanaan kegiatan dimulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore, Lanjutnya.

Data yang terhimpun, alokasi anggaran di APBD 2024 dan sudah menjadi bagian dari nota kesepakatan dalam KUAPPAS ( Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) antara Pemkab dengan Legislatif, Dinas Pendidikan di alokasikan anggaran senilai 1 triliun sekian ratus juta, degan rencana awal untuk biaya mamin sekitar 8 milyar.

Diakhir wawancara Lukiswati menerangkan sebenarnya dalam memberi tanggapan dan pemaparan informasi secara detail bukan kewenangannya, tetapi kewenangan Kepala Dinas.

“Saya tidak ada instruksi dari kepala dinas untuk memberikan tanggapan atas pemberitaan yang memuat perihal anggaran Mamin, ini semua atas inisiatif saya pribadi agar Informasi yang tersiarkan tidak di tanggapi negatif oleh publik”, Pungkas Lukiswati

(Red)